national cpr association
national cpr association

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Pasal 56 dan 57

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yaitu:

Pasal 56

  • Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.
  • Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  • Bagian Organisasi membawahkan Sub Bagian dan setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  • Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahkan fungsional umum yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Organisasi;
  2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
  3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
  5. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
  6. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian Organisasi :

 

Pasal 58

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 huruf a) mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
  2. menyusun dan menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kelembagaan dan analisa jabatan;
  3. menghimpun dan mengkaji serta mempelajari peraturan dan ketentuan perundang-undang dan kebijakan teknis lainnya serta referensi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  4. melaksanakan program dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
  5. melaksanakan pengkajian dan analisa penataan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. melaksanakan evaluasi susunan organisasi dalam rangka penataan kelembagaan;
  8. mengoordinasikan bahan penyusunan pembentukan, susunan, kedudukan, tupoksi dan rincian tugas serta tata kerja kelembagaan;
  9. menyusun pembentukan, susunan, kedudukan, tupoksi dan rincian tugas serta tata kerja kelembagaan;
  10. mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan Analisis Jabatan;
  11. melaksanakan pengkajian dan penyusunan analisa jabatan yang meliputi penghitungan beban kerja, penyusunan peta jabatan, uraian jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
  12. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  13. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan oleh instansi teknis;
  14. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;
  15. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  16. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  18. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  19. melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan.

Pasal 59

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 huruf b), mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan dan merumuskan serta menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  1. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja, penyusunan dan pengembangan naskah dinas, sistem dan prosedur kerja, metode kerja, tata hubungan dan koordinasi kerja pada setiap dan atau antar SKPD serta pengembangan pelayanan publik baik manual maupun pemanfaatan IT;
  2. menghimpun dan mengkaji serta mempelajari peraturan dan ketentuan perundang-undang dan kebijakan teknis lainnya serta referensi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  3. melakukan pemantauan dan monitoring serta evaluasi/penilaian ketatalaksanaan dan pelayanan publik sebagai bahan perbaikan kinerja;
  4. merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kinerja sesuai bidang tugasnya agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan datang;
  5. mengumpulkan, mengompilasi dan mengolah data/informasi baik secara manual dan atau berbasis teknologi dan informasi serta menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya agar sebagai bahan kebijakan/ keputusan atasan dan perbaikan kinerja sesuai bidang tugasnya;
  6. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan ketatalaksanaan, dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dan kinerja pelayanan publik lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  7. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dan suluhan/yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  8. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  9. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  10. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan.

Pasal 60

Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 huruf c) mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan tata persuratan Bagian Organisasi;
  3. menyiapkan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  4. menghimpun dan mengkaji serta mempelajari peraturan dan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya serta referensi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  5. melaksanakan penyusunan analisis/kajian sebagai bahan pengembangan kinerja Organisasi Pemerintah daerah Samarinda dan pendayagunaan aparatur daerah;
  6. melaksanakan penyusunan perencanaan pengembangan Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  7. memfasilitasi penyusunan Perencanaan Pengembangan Kinerja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja SKPD, Pemerintah daerah Samarinda dan Sekretariat Daerah;
  8. memfasilitasi dan menghimpun pengisian LHKPN aparatur;
  9. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan aparatur, budaya kinerja, pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur serta kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan produktivitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih;
  10. memfasilitasi dan pemberian bimbingan teknis dan suluhan/monitoring/ evaluasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  11. mengoordinir pengumpulan LAKIP dan Perjanjian Kinerja seluruh OPD;
  12. menyusun LAKIP Pemerintah daerah;
  13. mengoordinasi perumusan segala bentuk laporan bagian organisasi;
  14. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja pada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  15. menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  16. mengumpulkan/mengolah data informasi serta menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang sesuai dengan bidang tugasnya;
  17. menyelenggarakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan kinerja sub bagian pengembangan kinerja dan pendayagunaan aparatur;
  18. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  19. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang
Scroll to top