Pencarian

Jl. Balaikota No. 1 Samarinda 0541 - 6525777 bagorsmd@gmail.com Sen-Jum - 07.30 - 16.00 Wita

Genjot Nilai SAKIP, Pemerintah Kota Samarinda Gelar Studi Tiru ke Pemerintah Kota Malang

depanSebagai perwujudan Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dalam upaya peningkatan dan percepatan SAKIP Pemerintah Kota, Pemkot Samarinda dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda melaksanakan kegiatan studi tiru SAKIP di Pemerintah Kota Malang.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 10 - 12 September 2019 ini merupakan salah bentuk upaya peningkatan kualitas serta evaluasi SAKIP baik dari Seluruh Perangkat Daerah maupun milik Pemerintah Kota Samarinda.

Rombongan dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, DR. H. Ali Fitri Noor, MM dan didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda H. Siami Misnam beserta Kasubbag dan Staf yang membidangi SAKIP serta diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dalam hal ini Kasubbag Perencanaan Program beserta Staf yang membidangi.

Rombongan Pemkot Samarinda diterima oleh Kepala BPKAD Kota Malang Drs. Subkhan., M.A.P serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang Dwi Rahayu, SH, M.Hum dan Kepala Sub Bidang Pelaporan Barenlitbang Kota Malang Diana Ermandra Dewi, SP, MM.

Kegiatan yang dirangkai juga dengan tanya jawab dan sharing knowledge mengenai bagaimana Pemerintah Kota Malang dapat meningkatkan nilai SAKIP mereka agar dapat menjadi bahan tiru Pemkot Samarinda dimana nilai Kategori SAKIP Kota Samarinda sendiri masih 61,00 (Predikat B - Baik).

Beberapa Poin Penting dalam kegiatan ini yaitu:

  1. Kesuksesan manajemen SAKIP di Pemerintah Kota Malang diawali dari giatnya Pemerintah Provinsi mendorong Kabupaten/Kota untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
  2. Pengelolaan SAKIP pada Pemerintah Kota Malang dikoordinir oleh BAPPEDA baik dari dokumen perencanaan hingga hasil akhir kinerja berupa output.
  3. Pemkot Malang mewajibkan setiap Kepala OPD untuk mempresentasikan capaian kinerjanya dihadapan Walikota tanpa pendamping dan tidak boleh diwakilkan.
  4. Selain itu, setiap OPD wajib melaksanakan Lelang Kinerja dimana setiap OPD wajib menunjukkan indikator kinerja utama masing-masing Perangkat Daerahnya guna mendukung visi-misi Walikota.

photo6061945321958779149                    photo6061945321958779151

photo6061945321958779152                    photo6061945321958779153


 

^admin