Dilihat: 43

Rakor SKM 1

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Samarinda, Bagian Organisasi Sekretariat Kota Samarinda menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (Skm) Secara Mandiri Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 8 - 9 September 2021.

Peserta rapat koordinasi  yaitu Kasubbag Umum atau pejabat yang membidang pelayanan publik Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebanyak 79 Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP) terdiri dari:

  1. 17 UPP lingkup Dinas /Badan;
  2. 41 UPP lingkup Kecamatan dan Kelurahan
  3. 21 UPP Lingkup Kesehatan

Dilihat: 137

workshop1

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Tejo Sutarnoto mengatakan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut dia, tidak dapat dipungkiri, pelayanan publik bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.

"Kita sama-sama mengetahui bahwa di era sekarang ini sering disebut dengan istilah zaman now dan pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019, Red), di mana masyarakat sangat bergantung pada gadget dan teknologi informasi," ucap Tejo dalam sambutan mewakili Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun pada kegiatan Workshop Persiapan Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik, Selasa (27/4/2021) siang.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kota Samarinda, Irmina Idang menyampaikan pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 27 April 2021 sampai dengan 29 April 2021, dengan materi di antaranya tata cara memasukkan data bukti fisik yang berkaitan dengan dokumen pelayanan publik dan kebijakan kegiatan pelayanan publik.

 "Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Workshop ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pembekalan dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja pelayanan publik berbasis elektronik," terang Idang.

  1. Kunjungi Menpan-RB, Wali Kota Ingin Perkuat Kualitas Mal Pelayanan Publik
  2. [Foto] Sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
  3. [Foto] Bimtek SIPP sebagai Media Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik

Halaman 1 dari 15

Please publish modules in offcanvas position.